Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB): Sebuah Penjelasan Singkat
Apa itu PPJB?
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah perjanjian pendahuluan yang dibuat oleh calon penjual dan calon pembeli atas dasar kesepakatan sebelum jual beli properti (tanah, rumah, apartemen, dll.)
Fungsi PPJB:
- Mengikat Para Pihak: PPJB mengikat calon penjual dan calon pembeli untuk menyelesaikan transaksi jual beli di kemudian hari.
- Menentukan Hak dan Kewajiban: PPJB memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, seperti harga, cara pembayaran, dan tanggal penyerahan properti.
- Sebagai Bukti Perjanjian: PPJB menjadi bukti tertulis kesepakatan antara calon penjual dan calon pembeli.
Bentuk PPJB:
- Akta di Bawah Tangan: PPJB dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
- Akta Notariil: PPJB dibuat dan ditandatangani di hadapan PPAT.
Isi PPJB:
- Data Diri Para Pihak: Nama, alamat, dan NPWP calon penjual dan calon pembeli.
- Objek Jual Beli: Deskripsi lengkap properti yang dijual, seperti alamat, luas tanah, dan bangunan.
- Harga dan Cara Pembayaran: Harga jual dan cara pembayaran yang disepakati.
- Tanggal Penyerahan Properti: Tanggal penyerahan properti dari calon penjual kepada calon pembeli.
- Sanksi: Sanksi bagi pihak yang melanggar perjanjian.
Perbedaan PPJB dan Akta Jual Beli (AJB):
- PPJB: Perjanjian pendahuluan, belum sah secara hukum untuk memindahkan hak atas properti.
- AJB: Perjanjian final yang dibuat di hadapan PPAT, sah secara hukum untuk memindahkan hak atas properti.
Tips Menandatangani PPJB:
- Pahami isi PPJB dengan seksama.
- Pastikan semua poin dalam PPJB jelas dan lengkap.
- Jika PPJB dibuat di bawah tangan, gunakan jasa saksi.
- Jika memungkinkan, gunakan PPJB notariil.
Kesimpulan:
PPJB adalah langkah penting dalam proses jual beli properti. PPJB membantu memastikan kelancaran transaksi dan melindungi hak-hak kedua belah pihak.
Catatan:
- Penjelasan ini hanya bersifat umum. Selalu konsultasikan dengan Notaris PPAT atau ahli hukum untuk mendapatkan penjelasan yang lebih spesifik mengenai PPJB dan kedudukan hukumnya serta pemahaman mengenai istilah atau jargon yang tertulis dalam perjanjian tersebut.
- Pastikan PPJB dibuat dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
